Just another WordPress.com site

teori terbentuknya negara

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

A.  MASA KLASIK

1.Jaman Yunani kuno

Dengan beberapa tokoh:

a.PLATO(429-347 SM)

  • Mengarang buku “Politea”(Negara)
  • Negara timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka, kesatuan mereka disebut” Negara”. Ada 3 golongan dalam Negara:

1.ahli pikir, sebagai yang menjalankan pemerintahan

2. tentara, sebagai penjamin keaman

3.pekerja/pengusaha, sebagai rakyat, atau masyarakat.

  • Bentuk Negara
  1. Yang tertinggi adalah aristokrasi, pemerintahan dipimpin oleh kaum cerdik pandai dan dijalankan dengan keadilan.
  2. Timokrasi, pemerintahan dijalankan oleh kaum cerdik pandai untuk kepentingan penguasa, kekayaan dan pendapatan Negara digunakan untuk kepentingan golongan ekonomi kuat/hartawan
  3. Oligarkhi, pemerintahan dijalankan untuk kepentingan golongan ekonomi kuat atau hartawan, sehingga golongan ekonomi lemah makin  bertambah miskin
  4. Demokrasi , pemerintahan berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan umum, prinsip kemerdekaan dan kebebasan lebih diutamakan.
  5. Kemerdekaan yang bebas tanpa batas menyebabkan tindakan anarkhi, sehingga menimbulkan kekacauan, karena ada kekacauan diperlukan pemimpin yang berani dan kuat untuk memimpin dengan “tangan besi”, Negara yang dihasilkan adalah Negara berbentuk tirani.

b.  ARISTOTELES (384-322 SM), bapak “Filsafat”(mencari hakekat terdalam dari segala sesuatu)

  • Menulis buku tentang “ETICHA(Keadilan) dan POLITHICA( Negara)
  • Mengajarkan teori hukum alam ( hukum yang bersifat abadi, menurut hukum alam  manusia adalah ahli berpikir sehingga merupakan bagian dari Tuhan).
  • Negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar, kelompok bergabung menjadi desa, desa bergabung menjadi kota dan terus bekembang menjadi Negara( penggabungan terbesar adalah Negara), jadi Negara dibentuk berdasarkan keturunan, sehingga bersifat geneologis

Negara terjadi karena kodrat.

Ciri bangsa :

  • Bangsa merupakan bagian dari Negara yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri dan tidak bisa lepas dari Negara
  • Negara sebagai penguasa seluruh sendi kehidupan masyarakat/bangsa

Bentuk Negara:

  1. Republic konstitusional, pemerintahan dipegang oleh rakyat untuk kepentingan umum
  2. Monarkhi, pemerintahan dipegang oleh satu orang penguasa untuk kepentingan umum
  3. Tyrani, pemerintahan dipegang oleh satu orang penguasa untuk kepentingan penguasa
  4. Aristokrasi, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang untuk kepentingan umum
  5. Oligharkhi, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang untuk kepentingan pemerintah.
  • Ajaran aritoteles disebut ajaran “Collectivisme” yaitu mengutamakan kepentingan Negara atau masyarakat.

Berlaku Hukum alam, diantara hukum alam terdapat akal manusia, yang memungkingkan kita mengetahui segala hal, akal manusia juga berperan sebagai pembentuk Negara dunia.

2. JAMAN ROMAWI KUNO

POLYBIOS(204-122 SM)

  • Ajarannya” cyclus theory”, menurutnya bentuk Negara yang satu merupakan akibat dari bentuk Negara yang lain yang telah mendahuluinya, dan  merupakan sebab dari bentuk Negara yang berikutnya
  • Bentuk Negara selalu berubah-ubah sedemikian rupa dan perubahannya merupakan suatu lingkaran
  • Siklus bentuk Negara:
  1. Monarkhi
  2. Tirani
  3. aristokrasi
  4. oligharki, yang diperhatikan adalah kepentingan pemerintah
  5. okhlorasi, merupakan Negara yang kacau , ditandai dengan korupsi di segala bidang, sebagai akibat dari keinginan manusia untuk bebas dari peraturan-peraturan yang ada di Negara.

B.ABAD PERTENGAHAN

1.DI EROPA

THOMAS AQUINAS(1225-1274)

  • Bukunya” de regimine principium”
  • Negara ada karena keinginan manusia sebagai mahkluk social untuk menyatukan pemikiran
  • Tujuan Negara adalah menyelenggarakan kebahagiaan warga Negara yang diselaraskan dengan syarat-syarat agama
  • Tugas Negara, menyelenggarakan perdamaian, melaksanakan cita-cita rakyat, memelihara fakir miskin.
  • Bentuk Negara:

1.monarkhi

2.tyrani

3. oligharki

4.demokrasi, pemerintahan dari rakyat untuk rakyat.

C.MASA RENAISSANCE( jaman berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno)

NICOLLO MACHIAVELLI (1469-1527)

  • Bukunya “Il Princile”
  • Ajarannya disebut ajaran tentang kepentingan Negara/staatsraison
  • Negara ada karena keinginan rakyat untuk bebas dari kekacauan sehingga perlu ditjunjuk penguasa yang kuat, berani, dan cerdik
  • Negara yang idiil berbentuk monarchi, terwujud di perancis dan spanyol
  • Pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan sentral/zentral gewalt
  • Tujuan Negara untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentaraman untuk kemakmuran bersama, untuk bias tercapai maka raja harus diberi kekuasaan penuh/absolute
  • Negara merupakan keadaan dalam masyarakat dengan kekuasaan tetap.
  • Moral dan tata susila harus dipisahkan dari asas-asas Negara karena:
    • Tata susila  merupakan sesuatu hal yang diharapkan( das sollen)
    • Asas-asas Negara merupakan sesuatu kenyataan(das sein)

D.JAMAN BARU

1. JAMAN TEORI HUKUM ALAM

THOMAS HOBBES(1588-1679)

Terbentuknya Negara karena suatu perjanjian kemasyarakatan yang diadakan untuk mewujudkan keinginan dari setiap individu guna menyelamatkan diri dari segala ancaman yang timbul  sebagai akibat dari adanya pertentangan hak dari setiap individu.

Karena perjanjian kemasyarakatan ini, maka setiap individu anggota masyarakat harus memberikan seluruh haknya kepada Negara.

JOHN LOCK (1632-1704)

Negara terbentuk karena perjanjian kemasyarakatan diantara rakyat dengan tujuan untuk melindungi  hak hidup, hak milik,dan kebebasan terhadap bahaya yang berasal dari dalam maupun luar

Negara yang terbaik adalah Demokrasi, dengan system kekuasaan ada di tangan satu orang penguasa,  sedangkan undang- undang dipegang oleh masyarakat.

JEAN JAQUES ROUSSEAU(1712-1778), Perancis

Manusia mula-mula hidup secara bebas , dan timbul kekacauan sehingga ,           memerlukan      suatu        Jaminan  untuk keselamatan jiwa dan miliknya, maka       diadakan perjanjian kemasyarakatan.

Perjanjian kemasyarakatan diadakan untuk menemukan suatu kesatuan guna membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang sehingga semuanya dapat bersatu tanpa kehilangan kebebasan pribadi

Akibat dari perjanjian kemasyarakatan:

  • Tercipta Kemauan umum (Volunte generale) atau kemauan dari orang-orang yang menyelenggarakan Negara
  • Terbentuk masyarakat atau kesatuan dari orang-orang yang menyelenggarakan negara

Dengan terbentuknya Negara maka tercipta kondisi dari keadaan alam bebas yang          tidak teratur menjadi keadaan bernegara.

Rousseau ingin mengubah ajaran dari system pemerintahan raja yang absolut

Raja merupakan wakil rakyat yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, dan           dapat    diganti jika dalam melaksanakan pemerintahan tidak sesuai dengan     kehendak rakyat.

Konskwensi dari ajaran Rousseau adalah:

  • Raja diangkat oleh rakyat dengan undang-undang
  • Bentuk pemerintahan ditentukan oleh rakyat berdasarkan undang-undang.
  • Rakyat berhak mengganti raja
  • Kedaulatan ada di tangan rakyat.
  • Rakyat tidak dapat menjalankan pemerintahan/menjalankan UU sendiri karena akan menimbulkan kekacauan
  • Pemerintah merupakan suatu badan yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi bersandar pada sang daulat atau rakyat.
  • Kekusaan pemerintahan dapat diserahkan kepada penguasa, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, sehingga kedudukan raja tidak lebih hanya sebagai wakil rakyat saja.
  • Menimbulkan adanya kekuasaan perwakilan  atau parlemen selain kekuasaan raja
  • Menimbulkan suatu pergolakan besar di Perancis, yang terkenal dengan sebutan Revolusi Perancis.

Bentuk-bentuk Negara:

  • Monarkhi, kekuasaan ada ditangan seorang raja sebagai wakil rakyat
  • Aristokrasi, kekuasaan ada ditangan 2 orang atau lebih dan dijalankan untuk kepentingan rakyat
    • Demokrasi, kekuasaan ada ditangan rakyat untuk kepentingan rakyat.

TEORI KEKUATAN

KARL MAX

  • Negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi
  • Negara merupakan alat dari golongan ekonomi kuat untuk menindas ekonomi lemah

TEORI MODERN

  • PROF M.R.KRANENBURG

Negara dibentuk oleh sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut.

  • Pada masa sekarang ini terbentuknya Negara karena disebabkan oleh beberapa hal yakni:

1.peleburan atau fusi

Mis, Latvia, Estonia , dan Lithuania melebur menjadi Uni soviet

2.Pemisahan diri

Mis, Timor-timor memisahkan diri dari Indonesia menjadi Timor Laste dari   Indonesia.

, Bangladesh dari India.

3.Penaklukan

Mis. Pembetukan RIS dan negara IndonesiaTimur oleh Belanda setelah agresi militer BelandaI.

4.Pendudukan atas Negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya dan Negara               negara lain bekas Negara jajahan.

Mis. Malaysia, menjadi Negara sendiri setelah dilepas dari penjajahan Inggris

SUSUNAN PEMERINTAHAN

1. Negara Kesatuan, merupakan negara yang bersusun tunggal, merdeka, atau berdaulat yang mengakui satu pemerintahan.

Macam-macam negara kesatuan :

  1. Negara kesatuan sentralistik, dengan ciri segala urusan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, contoh Jerman pada jaman hitler.
  2. Negara kesatuan desentralisasi, memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus wilayah atau daerah masing-masing. Contoh, RI dengan daerah swantantra.

2.Negara serikat/federasi , yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintan gabungannya dapat berlaku langsung dan mengikat para warga negara dari negara-negara bagian, Negara Amerika dan serikat-serikatnya .

3.Perserikatan negara-negara atau gabungan negara-negara atau gabungan bentuk kenegaraan     antara lain :

  1. Negara uni, gabungan 2 atau lebih negara dengan sistem pemerintahan diserahkan pada masing-masing negara , mis: Unisoviet
  2. Negara di bawah pengawasan, yaitu protektorat kolonial dan protektorat internasional.
  3. Koloni ( negara jajahan)
  4. Mandate, negara yang pemerintahannya dijalankan oleh suatu negara berdasarkan perintah yang diberikan oleh perserikatan bangsa-bangsa,
  5. Perwakilan

4. PBB, merupakan oranisasi internasional ,organisasi antar negara-negara, yang bertujuan:

  1. Membebaskan manusia dari ancaman perang
  2. Memulihkan kepercayaan atas hak-hak asasi manusia
  3. Menetapkan syarat-syarat dengan mana dapat dipertahankan hak-hak serta  ditaatinya kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian antar negara dan hukum antar negara yang lain.
  4. Mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih tinggi dalam alam kebebasan.

PBB berkedudukan di New York.

5. Domonion, bagian dari suatu negara yang berpemerintahan sendiri, contoh negara Repulik      Indonesia Timur.

PROSES BANGSA YANG BERNEGARA

  • Ada sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah dan merasa sebagai bagian dari bangsa dan kemudian mendirikan suatu organisasi untuk mewadahi bangsa tersebut yang disebut Negara.
  • Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan Negara sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara melalui upaya bela Negara
  • Upaya bela Negara dapat terlaksana dengan baik jika tercipta pola pikir, sikap, dan perilaku  bangsa yang berbudaya sebagai motivasi usaha bela Negara. Bangsa yang berbudaya diartikan sebagai:
    • Bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya , disebut agama,
    • Bangsa yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut ekonomi
    • Bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungannya, sesama,dan  alam sekitarnya disebut      social
    • Bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan       disebut politik;
    • Bangsa yang mau hidup aman, tentram, dan sejahtera dalam Negara disebut pertahanan dan keamanan.

Unsur-unsur Negara:

  1. Konstitutif

Adanya wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan(perairan sifatnya tidak muthlak), rakyat dan pemerintah

  1. Deklaratif

Adanya tujuan, UUD, pengakuan dari Negara lain baik secara de facto maupun de yure dan masuknya negara tersebut sebagai anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa.

Proses bangsa bernegara di Indonesia

Menurut alinia kedua pembukaan UUD 1945 proses terbentuknya Negara Indonesia adalah :

  1. perjuangan kemerdekaan , dari perjuangan kemerdekaan terbentuk ide-ide dasar yang dicita-citakan.
  2. Proklamasi yang telah menghantar bangsa Indonesia ke Pintu gerbang kemerdekaan, namun bukan berarti telah menjadi bangsa yang bernegara
  3. dalam proklamasi bangsa Indonesia baru memiliki pemerintahan, wilayah dan bangsa saja
  4. Cita-cita untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat , adil dan makmur.
  5. Terjadinya Negara karena kehendak seluruh bangsa dan bukan keinginan gologan saja.
  6. Unsur religiositas, terjadinya Negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia           terhadap Tuhan YME

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia bernegara dengan mendasarkan pada Ketuhanan YME serta kemanusiaan yang adil dan beradap sehingga UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara Negara memelihara budi pekerti yang luhur serta memegang teguh cita-cita rakyat ( hal ini tertuang dalam pokok pikiran keempat UUD 1945).

SISTEM DEMOKRASI

Sistem demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, bentuk pemerintahan terletak pada kedaulatan rakyat secara meyeluruh , dan dijalankan secara langsung oleh rakyat.

  • Demos = rakyat
  • Kratos  = kekuasaan

Secara umum tipe demokrasi dibedakan menjadi :

  1. Demokrasi secara langsung

Dalam system demokrasi ini kehendak rakyat dapat diwujudkan dalam praktek keputusan politik tanpa perantara dan tanpa manipulasi.

  1. Demokrasi perwakilan
  • Rakyat diberikan hak mengambil keputusan politik melalui badan perwakilan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Ciri-ciri demokrasi perwakilan:
  1. Pemisahan antara pemerintah dan warga masyarakat
  2. Diselengarakannya pemilu secara periodic sehingga jalannya pemerintahan dapat dikontrol.

Demokrasi perwakilan dibedakan menjadi:

1.  Demokrasi Presidensiil

  • Dalam demokrasi presidensiil kekuasaan badan legislative dan badan eksekutif dipisahkan secara tegas agar tidak saling mempengaruhi.
    • Contoh Negara Amerika, kekuasaan membuat undang-undang ada ditangan kongres, sedangkan kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang ada ditangan Presiden.
  • Ciri-ciri system demokrasi presidensiil :
  1. Penyelenggaraan Negara ada ditangan presiden , sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau  suatu dewan majelis.
  2. Cabinet, dibentuk oleh presiden  dan bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada  parlemen atau legislative
  3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
  4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
  5. Presiden tidak diawasi oleh parlemen

f.   Anggota parlemen dipilih oleh rakyat

  1. Parlemen memiliki kekuasaan legislative dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
  • Kelebihan system  demokrasi presidensiil:

a.   badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung   parlemen

b.  masa jabatan badan eksekutif lebih jelas, dengan jangka waktu  tertentu

c.   penyusunan program kerja cabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

d.   legislative bukan merupakan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif.

  • Kekurangan demokrasi Presidensiil:

a.kekuasaan eksekutif berada diluar kekuasaan legislative sehingga dapat menciptakan kekuasaan muthlak

b.sistem pertanggung jawaban kurang jelas

c.pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar-menawar antara ekskutif dan legislative sehingga menimbulkan keputusan yang tidak tegas serta memakan waktu lama

2.Demokrasi Parlementer

  • Kekuasaan dari badan eksekutif dan badan legislative dipisahkan tetapi dapat saling   mempengaruhi atau saling berhubungan , hubungannya bersifat politis artinya jika          kebijakan badan yang satu tidak mendapatkan persetujuan dari badan yang lain maka         badan tersebut dapat dibubarkan
  • Contoh Negara Inggris.
  • Kelebihan dari system parlementer:
  1. pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi    penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative, hal ini terjadi Krena kekuasaan badan eksekutif dan badan legislative berada pada satu partai atau koalisi partai
  2. garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan jelas
  3. adanya pengawasa yang kuat dari parlemen terhadap cabinet sehingga cabinet dalam menjalankan tugasnya lebih berhati-hati
  • kekurangan system pemerintahan demokrasi parlementer:
  1. kedudukan badan eksekutif/cabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu cabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
  2. kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak dapat ditentukan sampai akhir masa jabatan karena sewaktu-waktu cabinet dapat dibubarkan.
  3. Cabinet dapat mengedalikan parlemen , hal ini terjadi jika anggota cabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas.
  4. Parlemen manjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.

3.Demokrasi campuran

  • Pemisahan kekuasaan pada prinsipnya badan eksekutif hanya bersifat sebagai badan pelaksana dari keputusan yang ditetapkan oleh badan legislative, namun dalam menjalankan tugasnya dikontrol langsung oleh rakyat dengan system referendum. System referendum adalah persetujuan dari rakyat.

Contoh.swiss.

Montesquieu mengajarkan tentang system pemisahan kekuasaan dalam Negara yang disebut dengan  “Trias Politika”

Menurut  Montesquieu  Organ pemerintahan dibagi menjadi:

  1. Lembaga ekskutif

Merupakan organ pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.

  1. Lembaga legislative

Merupakan organ pemerintah yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang

  1. Lembaga yudikatif

Merupakan organ pemerintah yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang atau memegang kekuasaan untuk mengawasi  pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif

Negara Indonesia menganut system “pembagian kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan”.

SEJARAH PEMERINTAHAN DI INDONESIA

1. Masa revolusi Fisik ( 1945)

Ketika Jepang berhasil dikalahkan oleh Sekutu, maka untuk menarik simpati bangsa Indonesia pemerintah Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dan dibuktikan dengan pembentukan Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian membentuk Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia  . Pada masa tersebut terjadi kekosongan pemerintahan, karena dengan kekalahan Jepang oleh sekutu, maka Jepang harus menyerahkan kembali wilayah-wilayah jajahannnya. Kekosongan pemerintahan ini, dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Karena keterbatasan waktu, sementara untuk membentuk negara-negara tingkat pusat serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan UUD 1945 diperlukan waktu yang lama,  maka sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan Aturan-aturan Peralihan UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal II             :        PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada  pemerintah Indonesia.

Pasal II             :        segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku                                            selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang.

Pasal III           :         Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.

Pasal IV           :        Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, maka segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat.

Komite Nasional Pusat (KNP) dibentuk dengan Maklumat wakil Presiden no X (eks) tanggal 16 Oktober 1945 dan diberikan kekuasaan Legislatif, sehingga kedudukan serupa dengan DPR bahkan MPR.

Perubahan praktek kenegaraan :

  • Presiden dan Wapres dipilih oleh PPKI
  • System presidensiil berubah menjadi sistem multi partai.
  • KNP ikut menentukan GBHN bersama dengan Presiden.
  • KNP ikut menentukan UU tentang penyelenggaraan pemerintahan/negara bersama dengan Presiden.
  • Dalam menjalankan tugasnya KNP digantikan oleh suatu badan yang disebut KNIP

( Komite Nasional Indonesia Pusat).

  1. Masa Demokrasi Liberal.

Meskipun bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, tetapi Belanda masih ingin mengusai kembali Indonesia, dengan berbagai cara, diantaranya dengan membentuk negara Indonesia Serikat, dimana nanti negara Republik Indonesia hanya akan berstatus sebagai negara bagian saja, sehingga dapat melemahkan pemerintah Republik Indonesia. Negara Indonesia dibagi menjadi negara-negara kecil, yaitu :

  1. Negara Indonesia Timur (1946)
  2. Negara Sumatra Timur (1947)
  3. Negara Pasundan ( 1948)
  4. Negara Sumtra Selatan ( 1948).
  5. Negara Jawa Timur ( 1948).
  6. Negara Madura ( 1948).

Karena segala usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil bagi terbentuknya Negara Indonesia serikat, maka Belanda melakukan serangan militer secara berturut-turut, yang dikenal dengan agresi militer Belanda yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1949. Konfilik fisik yang terus terjadi antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia membuat PBB ikut campur tangan untuk menyelesaikannya , dengan mengusahakan suatu konfrensi di Deen Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 Nopember 1949, dengan nama konfrensi Meja Bundar, dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut :

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.

2. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia Serikat.

3. Didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda.

Perubahan Praktek kenegaraan :

  • Status Negara Republik Indonesia menjadi UNI yang merupakan negara bagian kerajaan Belanda.
  • Terbentuknya RIS dan negara Republik Indonesia, sehingga RI bukan lagi negara kesatuan.
  • Perubahan dari sistem pemerintahan presidensiil menjadi liberal.
  • Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi RIS.

3.  Masa Perubahan bentuk Negara kembali ke Negara Kesatuan Indonesia.

Karena bentuk negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesiam, maka beberapa negara bagian yang tergabung dalam RIS menyatakan diri ingin bergabung dengan negara Republik Indonesia.  Pada tanggal 19 Mei 1950, negara RIS hanya tinggal tiga bagian saja  , yaitu:

1. Republik Indonesia

2. Negara Indonesia Timur.

3. Negara Sumatra Timur.

Seiring dengan semakin berkurangnya kewibawaan pemerintah RIS untuk memerintah, maka antara pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia diadakan musyawarah dengan pertimbangan-pertimbangan politik, sehingga menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam piagam persetujuan tanggal 19 Mei 1950, yang diantaranya berisi beberapa hal sebagai berikut :

  • Negara-negara bagian ingin kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Perubahan UUD dari konstitusi RIS menjadi UUD Sementara.

Perubahan praktek kenegaraan :

  1. Pemerintahan dijalankan berdasarkan UUDS
  2. Menggunakan sistem demokrasi liberal.
  3. Pembentukan badan konstituante yang diberi tugas membentuk UUD.

Pelaksanaan sistem demokrasi liberal  pada masa setelah tahun 1949, ditandai dengan beberapa hal:

  1. Sistem multy partai, sehingga jika tidak memperoleh dukungan mayoritas, maka kabinet             dapat jatuh.
    1. Kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan, sehingga melemahkan kedudukan    presiden.
    2. Pemerintahan dipusatkan pada upaya rahabilitasi pembangunan ekonomi yang lebih        diarahkan pada perlindungan modal asing.
    3. Terjadi jatuh bangun kabinet.
    4. Terjadi kekacauan politik yang ditandai dengan pemberontakan-pemberontakan seperti,            pemberontakan kahar muzakar, ahmad husien, dsb.
  1. Masa Orde Lama.

Pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak membawa perbaikan bagi kehidupan penyelengaraan negara Indonesia karena :

  1. Makin berkuasanya modal-modal raksasa dalam perekonomian di Indonesia.
  2. Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan.
  3. Sistem liberal menyebabkan jatuh bangunannya kabinet, sehingga pemerintahan tidak stabil.
  4. Hasil pemilu belum mencerminkan perimbangan politik karena golongan-golongan daerah belum terwakili.
  5. Gagalnya konstituante dalam membentuk UUD.

Karena suasana kehidupan negara yang kacau maka presiden menyatakan bahwa keadaan ketatanegaraan dalam kondisi yang membahayakan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa, sehingga dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi :

  1. Pembubaran konstituante.
  2. Penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat.

Perubahan praktek kenegaraan pada jaman Orde Lama:

  1. Pemerintahan dijalankan dengan sistem demokrasi terpimpin.
  2. Presiden sebagai pimpinan tertinggi revolusi.
  3. Presiden dapat menangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPRS.
  4. Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan mengangkat DPR Gotong Royong.
  5. Pembentukan DPA dan MA dengan penetapan presiden dan anggota- anggotanya diangkat dan diberhentikan presiden.
  6. Melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1963 dan Tap MPRS No.III/MPRS/1963,Presiden diangkat seumur hidup.
  7. Melalui Tap MPRS Nomor I/MPRS/1963  Manifesto Politik dari presiden dijadikan GBHN.
  8. Menteri –menteri negara diperbolehkan menjabat anggota MPRS,DPR-GR, DPA, MA,  dan Ketua MPRS, DPR-GR.
  9. Idiologi yang dipakai adalah idiologi Nasionalis dan komunisme. ( Nasakom).
  1. Masa Orde Baru.

Praktek kenegaraan pada jaman Orde lama yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, menyebabkan penderitaan rakyat, sehingga beberapa Ormas seperti  Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ( KAMI), dan organisasi-organisasi yang lain menyerukan 3 tuntutan yang disebut “ Tri Tura”, Tiga Tuntutan Rakyat, yakni:

  1. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya
  2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI
  3. Penurunan harga.

Setelah pemerintahan orde lama berakhir, maka pemerintahan orde baru mengambil tugas utamanya yaitu menciptakan ketertiban politik dan kemantapan ekonomi.

Perubahan Praktek kenegaraan :

  1. Sistem pemerintahan presidensiil
  2. Pemerintahan dijalankan atas dasar kekuasaan dengan tidak memberikan kesempatan kepada partai oposisi.
  3. Penciptaan sistem loyalitas pada  semua lembaga negara.
  4. Menganut kebijakan ekonomi campuran sehingga memberi peluang terjadinya praktek KKN.
  5. ABRI merupakan motor bagi pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya.

5.Sistem pemerintahan negara setelah amandemen UUD 1945

System pemerintahan pasca amandemen bertujuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dalam system presidensiil dengan mengambil unsur-unsur pemerintahan parlementer.

Perubahan Praktek kenegaraan :

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas , wilayah negara terbagi dalam beberapa propinsi
  2. Bentuk pemerintahan adalah republic dengan system pemerintahan presidensiil
  3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  4. Cabinet atau menteri diangkat langsung oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
  5. Parlemen terdiri dari dua bagian(bicameral) yaitu DPR(Dewan Perwakilan rakyat) yang memiliki kekuasaan legislative dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Para anggota dewan merupakan anggota MPR
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Beberapa ciri pemerintahan presidensiil di Indonesia:

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, jadi DPR tetap mempunyai kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan secara tidak langsung
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan atau pesetujuan  dari DPR
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk UU dan hak budget( hak melakukan pengawasan dan fungsi anggaran negara)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan yang signifikan pada sistem pemerintahan negara Indonesia setelah adanya amandemen UUD 1945 adalah:

  1. pemilihan secara langsung
  2. system bicameral parlemen
  3. mekanisme check and balance
  4. pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan             dan fungsi anggaran.

Dalam  Undang-undang Pembukaan UUD 1945 dikenal 7 sistem pokok pemerintahan negara RI yakni :

  1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (reghsstaat) dan bukan kepada kekuasaan( Machsstaat), berarti bahwa  pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain dalam melaksanakan tindakannya untuk penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ciri-ciri negara hukum :
  • Pengakuan akan hak-hak asasi manusia
  • Adanya asas legalitas
  • Adanya suatu pradilan yang bebas dan tidak memihak.
  1. Sistem Konstitusional.

Penyelenggaraan pemerintahan negara dibatasi oleh ketentuan dalam konstitusi serta perundang-undangan lain sebagai produk konstitusi, seperti Ketetapan MPR, Undang-undang, dsb.

  1. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.

Dalam penjelasan UUD 1945 diuraikan tentang tugas dan wewenang MPR adalah:

  • Menetapkan UUD
  • Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
  • Memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden.
  • Mengubah UUD.
  1. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden.Presiden diangkat oleh MPR dan diberi kepercayaan serta tugas untuk melaksanakan kebijakan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun Ketetapan MPR lainnya.

  1. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “disamping Presiden adalah Dewan    Perwakilan Rakyat”berarti, Presiden haruslah bekerjasama dengan DPR. Dalam menentapkan  Anggaran Pendapat dan Belanja Negara  Presiden harus mendapat persetujuan dari Dewan. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan seperti dalam sistem Parlementer, begitu juga Dewan tidak dapat menghentikan Presiden karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

  1. Menteri negara adalah pembantu Presiden.

Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Mneteri Negara. Mnteri-menteri Negara kedudukannya tidak tergantung dari Dewan tetapi tergantung dari Presiden.

  1. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Penunjukkan fungsi atau peranan DPR dan fungsi atau peranan Menteri Negara  sebagai pembantu Presiden merupakan cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekuasaan di

Tangan Presiden menjurus ke arah kekuasaan muthlak/absolute.

Perubahan tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Tinggi Negara setelah Amandemen UUD 1945.

  1. MPR.

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang mengubah Pasal 1(aya 2) disebutkan bahwa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, oleh beberapa ahli kalimat tersebut diterjemahkan bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara tetapi sama dengan lembaga tinggi yang lain seperti Presiden, DPR,BPK,DPD,MA, MK.

Perubahan tugas dan wewenang MPR :

  1. Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1)
  2. Melantik Presiden dan wakil Presiden ( Pasal 3 ayat 2).
  3. Memberhentikan presiden dan Wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945

( Pasal 3 Ayat 3).

  1. Presiden

A.  Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam perubahan pertama UUD 1945 yang mengubah Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan UU kepada DPR”. Ini berarti bahwa dalam keadaan darurat dngan pertimbangan untuk keselematan bangsa Presiden dapat menetapkan Pearturan Pemerintah sebagai pengganti UU(perpu), tanpa persetujuan DPR, Kedudukan Perpu ini menurut Tap MPR No.III/MPR/2000, berada setingkat di bawah UU. Sebelum dilaksanakan Perpu ini  harus mendapat pengesahan dari DPR, dan jika DPR tidak memberikan persetejuan atas Perpu ini, maka Perpu harus dicabut.

B.Presiden sebagai Kepala Negara

  • Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ( Pasal 10). Menurut Tap MPR VII/MPR/2000, disebutkan bahwa TNI ( AD, AL, AU) dan kepolisian berada di bawah Presiden.
  • Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ).
  • Menyatakan negara dalam keadaan bahaya ( pasal 12)
  • Mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain dengan persetujuan DPR.(pasal 13). Dan mengangkat konsul.
  • Memberi grasi dan rahabilitasi dengan memperhatikan pertimbagan MA, serta memberi Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Memberi tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU.

3.DPR

Berdasarkan perubahan I UUD 1945 telah terjadi pengurangan kekuasaan presiden dan penambahan kekuasaan DPR yakni :

  1. Dalam mengangkat dan menerima duta, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  2. Dalam mengangkat kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia Presiden harus mendapat persetujuan DPR.
  3. DPR memilih anggota dan calon pimpinan lembaga tinggi negara ( MA,BPK,dan DPA) untuk diangkat oleh Presiden.

Tugas dan Wewenang DPR adalah :

a.  Bersama-sama dengan Presiden membentuk UU

b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN.

c.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan Pemerintah.

  1. Membahas untuk merartifikasi atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
  2. Membahas hasil pemeriksaan keuangan negara yang diberitakan oleh BPK.
  3. Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan MPR kepada DPR.

Hak-hak DPR

a.  Hak meminta Keterangan ( Interpelasi)

b. Hak mengadakan penyelidikan ( angket)

c.  Hak mengadakan perubahan ( amandemen)

d. Hak mengajukan pernyataan pendapat.

e.  Hak menganjurkan/atau mengajukan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan.

  1. Hak mangajukan rancangan Undang-undang ( inisiatif).

g.  Hak mengajukan pertanyaan,protokoler, dan hak keuangan/ administratif.

DPD

  • · Jumlah anggota 1/3 jumlah DPR.
  • · Tugas dan wewenang :
    • Mengajukan RUU otonomi daerah kepada DPR
    • Ikut membahas RUU tentang otonomi daerah
    • Memberikan pertimbanga kepada DPR tentang RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
    • Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK, sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
    • Mengusukkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah /wakilnya kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi kepala daerah tingkat provinsi dan usul kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi kepala daerah tingkat kabupaten.
    • Memberikan persetujuan terhadap pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah.
    • Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD (komisi Pemilihan Umum Daerah) dalam penyelenggaraan pemilu.
    • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah

MAHKAMAH AGUNG

  • Berjumlah 60 orang
  • Tugas dan wewenangnya adalah :
    • Menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum.
    • Mengadili tingkat kasasi.
    • Menguji Per-UU
    • Memeriksa dan merumuskan permohonan PK
    • Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam pemberian grasi dan rehabilitasi.
    • Melakukan pengawasan jalannya peradilan.
    • Pengawas bagi penasehat hukum dan notaris.

MAHKAMAH KONSTITUSI

  • Mengadili sidang tingkat pertama dan terakhir sengketa kewarganegaraan dan putusannya bersifat final.
  • Memutuskan pembubaran PARPOL.
  • Memutuskan perselisihan tentang Pemilu.

KOMISI YUDISIIL

  • Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
  • Melakukan seleksi calon Hakim Agung.
  • Menetapkan calon Hakim Agung.
  • Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

BADAN PENGAWAS KEUANGAN

  • Merupakan lembaga eksaminatif
  • Tugas dan wewenangnya adalah :
    • Memeriksa tanggung jawab keuangan negara
    • Memeriksa pelaksanaan APBN.

NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

  • Warganegara adalah bagian dari penduduk suatu negara dan dalam kedudukannya  sebagai warga Negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.
  • Pengertian Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua :
  1. Dalam arti yuridis

Ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan Negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya surat pernyataan bukti kewarganegaraan, akte kelahiran, dsb.

2. Dalam arti sosiologis

Ditandai dengan ikatan emosional misalnya ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan senasib, ikatan sejarah, ikatan tanah air.

  • Ø Penentuan warga Negara di Indonesia

Ketentuan tentang siapa yang dapat  menjadi warganegara di Indonesia diatur dalam Pasal 26 UUD 1945, yakni:

  1. Yang menjadi warganegara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara
  2. Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan adalah UU No.12 tahun 2006.

Asas-asas yang dipakai dalam UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan:

  1. Asas ius sanguinis

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan

  1. Asas ius soli secara terbatas

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahirannya  , yang diperuntukkan terbatas  bagi anak-anak(sebelum usia 18 dan belum menikah)

  1. Asas kewarganegaraan tunggal

Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

  1. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

HAK

Adalah kepentingan yang diharapkan atau dituntutkan untuk dipenuhi oleh orang lain dan dilindungi oleh hukum. Unsur-unsur hak adalah :

  1. Subyek hukum atau yang mempunyai kepentingan.
  2. Obyek hukum atau kepentingannya.
  3. Mengikat pihak lain /orang lain untuk memenuhi atau mengikat dengan kewajiban.
  4. Adanya perlindungan hukum.

Ada 2 macam hak, yakni :

  1. Hak muthlak.

Hak yang memberikan wewenang kepada sesorang untuk melakukan perbuatan , dan dapat dipertahankan terhadap siapapundan dimanapun, dibedakan menjadi 3 yakni :

  1. HAM
  2. Hak Publik, misal, hak memilih menjadi warga suatu negara.
  3. Hak keperdataan, misal : hak material, hak suami untuk menguasai istri, dsb.
  4. Hak Nisbi

Memberikan wewenang kepada orang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut orang lain memberikan sesuatu ,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Misal : hak Penjual kepada pembeli.

  • · Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

  1. DALAM BIDANG POLITIK
  • Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa” tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak dan kewajiban  warganegara Indonesia yang  terdapat dalam pasal tersebut :

1.Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan

2.Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan

  • Pasal 28 menyatakan ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Hak dan kewajiban  warganegara Indonesia yang  terdapat dalam pasal tersebut :

1 .hak berserikat dan berkumpul

2.        hak mengeluarkan pendapat(pikiran)

3. Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan       melaksanakan aturan-aturan lainnya diantaranya semua           organisasi harus berdasarkan Pancasila, semua media pers dalam penulisannya harus bebas dan bertanggung jawab.

  1. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL           BUDAYA
  • Pasal 31 ayat (1) menyatakan “ bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”
  • Pasal 31 ayat (2) “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang”
  • Pasal 32 menyatakan bahwa” pemerintah memajukan kebudayaan nasional”
  • Jadi hak-hak warga dalam bidang pendidikan dan  sosial budaya meliputi :
  • hak memperoleh pendidikan pada segala tingkat,  baik umum maupun kejuruan
  • hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional
  • Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah
  • Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang pendidikan
  • Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertiban sekolah
  • Kewajiban ikut menanggung biaya sekolah

C.HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG AGAMA

  • Pasal 29 (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” Hak dan kewajiban  warganegara Indonesia yang  terdapat dalam pasal –pasal tersebut:
  1. hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya agar kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
  2. Kewajiban percaya kepada Tuhan YME

D.HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG HANKAM

Pasal 30 menyatakan “ tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara

E.HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BIDANG EKONOMI

  • Pasal 33(1)”perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
  • Pasal 33 (2)” cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”
  • Pasal 33(3)” bumi dan  air dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “
  • Pasal 34 ” Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hak dan kewajiban  warganegara Indonesia yang  terdapat dalam pasal –pasal tersebut:
  1. hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya tersedianya bahan makanan/sembako dengan harga terjangkau
  2. hak dipelihara oleh Negara bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar
  3. kewajiban bekerja keras untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam
  4. kewajiban untuk mengembangkan kehidupan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, serta tidak merugikan orang lain
  5. kewajiban untuk membantu Negara dalam pembangunan, misalnya dengan membayar pajak tepat waktu.

HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Barat dan Timur

Perkembangan HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya piagam magna carta, yang berisi suatu pandangan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut (tidak terikat oleh hukum yang dibuatnya) menjadi dibatasi dan dapat diminta pertanggung jawabanya di muka hukum

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence . Dalam deklrasi ini ucapan oleh John Lock yang pada intinya mengajarkan bahwa semua manusia adalah rasional,sejajar dalam kehidupan dan kemerdekaan memiliki hak alami serta memilki kewajiban yang sama untuk tidakmenganggu hak orang  lain. Dalam deklarasi Amerika ini diakui bahwa manusia dianugerahi Tuhan dengan hak-hak untuk hidup, merdeka dan mengejar kebahagiaan.

Tahun 1789 lahirlah The French Declaration ( deklarasi Perancis). Dalam Deklarasi Pernacis Pandangan tentang HAM dimuat dalam The Rule Of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah,dalam hal ini berlaku prinsip presumption of innocent , artinya orang-orang yang   ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah , sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Pandangan ini dilandasi oleh ajaran Rousseau dalam kontrak politik yang menyatakan bahwa  “negara dilahirkan bebas sehingga tidak boleh dibelenggu oleh siapapun termasuk raja”

Pada abad 20 terjadi perang dunia I dan II yang menimbulkan kesengsaraan serta ketakutan pada manusia, didasari oleh keprihatinan terhadap ancaman perang, maka pada tahun 1941 presiden Franklin D.Rosevelt, mengemukakan pernyataan tentang “The Four Freedom “ yang meliputi : Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, kebebasan dari kemiskinan dalam arti setipa bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, kabebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Dan pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah “Declaration of Human Rights” (pernyataan sedunia tentang HAM). Kelebihan Deklrasi Universal ini adalah, status dari hak, penegakkannya bersifat wajib, karena sifatnya yang universal, maka membuat sesuatu yang karakteristik seperti, kedudukan sosial, kewarganegaraan, ras, agama dan jenis kelamin tidak dipersoalkan lagi.

Pada tanggal 14 sampai 25 Juni 1993 diadakan konferensi tentang HAM, di Wina Australia, yang menghasilkan Deklarasi Wina.

dalam koferensi  tersebut negara-negara blok barat atau utara umumnya menyatakan bahwa nilai HAM bersifat Universal.

Sebaliknya negara-negara blok timur atau selatan berpendapat bahwa nilai HAM tidak Universal karena dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya di setiap negara.

HAM DI INDONESIA

Dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM dinyatakan “ bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan , dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun” dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa usaha bangsa Indonesia merumuskan HAM adalah sebagai berikut :

1) dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan “ bahwa sseungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”

2) rumusan HAM dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga dicantumkan dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950. Kedua konstitusi ini mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai HAM. Dan dalam Konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang HAM juga telah dilakukan.

3) Dengan tekad  untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, maka pada sidang MPR tahun 1966 telah ditetapka Tap.MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia Ad-Hoc untuk menyiapkan dokumen rencangan piagam HAM dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Rencana pada sidang MPR tahun 1968 akan dibahas tetapi sidang MPR 1968 tidak jadi membahas karena masalah yang mendesak berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi G 30 S PKI.

4) berdasarkan  Keppres No.50 tahun 1993 dibentuklah komisi nasional HAM yang mendapat tanggapan posistif dari masyarakat Indonesia sehingga mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan HAM menurut sudut pandang banga Indonesia.

Piagam HAM yang ditetapkan dengan Tap MPR tersebut terdiri atas 10 bab dengan 44, sebagai berikut  :

  1. Hak untuk hidup (bab I)
  2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan ketururnan ( bab II)
  3. Hak Untuk mengembangkan diri ( bab III)
  4. Hak untuk keadilan( bab IV)
  5. Hak untuk kemeredekaan( bab V)
  6. Hak untuk kebebasan informasi ( bab VI)
  7. Hak kemanan( bab VII)
  8. Hak untuk kesejahteraan ( Bab VIII)
  9. Kewajiban (IX)

10.Perlindungan dan kemajuan (X)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: